Krjogja.com – YOGYA – Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) sukses menyelenggarakan webinar series ’10 Tahun Kebijakan JKN dalam 3 Periode’. Rangkaian webinar yang menghadirkan pakar kebijakan, peneliti, dan praktisi kesehatan ini mengupas tuntas perjalanan satu dekade implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia.
Ahli kebijakan kesehatan dan reformasi sistem FK-KMK UGM, Prof dr Laksono Trisnantoro MSc PhD menuturkan webinar series ini didesain dengan tiga tujuan strategis utama. Pertama, memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika implementasi JKN selama tiga periode berbeda. Kedua, menganalisis kebijakan pendanaan dari perspektif Reformasi Sektor Kesehatan. Ketiga, melakukan analisis kebijakan untuk menjamin keberlanjutan program JKN di masa mendatang
“Evaluasi komprehensif ini sangat krusial untuk merumuskan strategi penguatan JKN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029,” jelas Prof Laksono usai webinar, Senin (30/12/2024). Hasil diskusi dan analisis dari webinar series ini akan menjadi masukan berharga bagi pengambil kebijakan dalam merancang perbaikan sistem JKN ke depan.
Menurut Prof Laksono, selama satu dekade, JKN terbagi dalam tiga fase utama, yaitu masa implementasi awal, periode pandemi Covid-19, dan periode pasca-pandemi. Keberhasilan JKN mencapai Universal Health Coverage (UHC) untuk lebih dari 260 juta penduduk mendapat apresiasi internasional. Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam mewujudkan sistem jaminan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Meski demikian, berbagai tantangan dalam implementasi masih memerlukan perhatian khusus dari seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Prof Laksono, berdasarkan hasil diskusi dan analisis mendalam selama webinar series, diperlukan kebijakan baru yang lebih terstruktur untuk mengatasi kelemahan hukum dan landasan sistematis pada undang-undang kesehatan sebelumnya.
Rekomendasinya antara lain, sistem penggalian dana perlu dianalisis berbasis pengalaman empirik 10 tahun dan perlu berbasis segment anggota BPJS (PBI dan non PBI). Perilaku masyarakat dalam berobat dan siapa mereka di setiap segmen perlu diteliti. “Sebagai catatan, analisis berbasis segment ini belum pernah dilakukan di Indonesia,” katanya.
Kemudian, penggalian dana kesehatan perlu memanfaatkan potensi pendanaan swasta karena kemampuan pemerintah mendanai terbatas, kecuali apabila sistem perpajakan di Indonesia dapat berubah sehingga Tax Ratio meningkat tinggi.
Rekomendasi selanjutnya, dengan adanya program pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dana PBI APBN perlu dijaga untuk dipakai oleh masyarakat miskin dan tidak mampu. Sistem single pool terbukti tidak baik untuk pemerataan. Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan UUD 1945 tentang keadilan sosial, sustainabilitas program, sambil tetap menjaga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. (Dev)